Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Maluku Utara Bersatu (MUB) menggelar rapat persiapan kongres sekaligus melakukan reshuffle atau penyegaran kepengurusan DPP. Rapat tersebut berlangsung pada Sabtu (29/8/2026) di Sekretariat DPP Maluku Utara Bersatu.
Ketua Umum DPP Maluku Utara Bersatu, O.H. Sero, mengatakan rapat tersebut membahas sejumlah hal penting, salah satunya pergantian beberapa pengurus inti yang dinilai sudah tidak aktif menjalankan tugas organisasi.
Menurut O.H. Sero, terdapat lima pengurus inti yang dilakukan pergantian, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen), Wakil Ketua Umum I, serta sejumlah posisi lainnya. Keputusan tersebut diambil setelah adanya pengurus inti yang membentuk organisasi baru di luar MUB.
“Rapat tanggal 29 Agustus 2026 itu merupakan rapat Dewan Pimpinan Pusat Maluku Utara Bersatu. Salah satu agendanya adalah restafel atau pergantian pengurus, yaitu Sekjen, Wakil Ketua Umum I, wakil ketua dan beberapa pengurus lainnya,” ujar O.H. Sero dalam wawancara, Minggu (30/8/2026) di Sekertariat DPP Maluku Utara Bersatu.
Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan karena sejumlah pengurus inti MUB diketahui membentuk organisasi baru yang dinilai tidak sesuai dengan aturan internal organisasi.
“Mereka berlima ini sudah membuat satu organisasi baru di luar MUB. Bisa disebut sebagai makar dalam organisasi karena mereka adalah pengurus inti di DPP. Ternyata mereka membuat suatu organisasi baru di luar dari MUB dan itu tidak sesuai dengan aturan organisasi,” katanya.
O.H. Sero menegaskan, keputusan melakukan penyegaran kepengurusan telah melalui pembahasan bersama jajaran DPP, termasuk dewan pengawas, pembina, penasihat, dan pengurus lainnya.
“Semalam sudah ada hasil kesepakatan untuk menggantikan pengurus yang sudah tidak aktif. Pengurus-pengurus inti yang baru juga sudah kami siapkan,” jelasnya.
Ia berharap kepengurusan baru dapat lebih fokus menjalankan agenda dan tujuan Maluku Utara Bersatu, terutama dalam menjaga persatuan organisasi yang selama ini dibangun untuk menyatukan masyarakat Maluku Utara.
“Dari awal kami punya niat bagaimana kita menyatukan, karena dari awal sudah ada perpecahan dan salah paham. Kami sudah berusaha menyatukan, tiba-tiba lima orang ini mengadakan satu organisasi baru yang namanya Solidaritas. Intinya, itu tidak sesuai dengan aturan organisasi di Maluku Utara Bersatu,” tegasnya.
Selain penyegaran kepengurusan, rapat tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan kongres MUB. Menurut O.H. Sero, perubahan struktur pengurus diperlukan agar seluruh administrasi dan kepanitiaan kongres dapat berjalan sesuai mekanisme organisasi.
“Kalau saya tidak menggantikan mereka, panitia kongres nanti siapa yang tanda tangan? Tidak mungkin hanya ketua umum yang tanda tangan di SK panitia. Seharusnya ada ketua umum dan sekjen. Maka itu harus kita ganti,” ungkapnya.
O.H. Sero juga menyebut kepanitiaan kongres telah dipersiapkan dan ketua panitia sudah ditunjuk. Ia berharap seluruh jajaran yang baru dapat bekerja secara fokus untuk menyukseskan kongres.
Terkait pengurus yang memilih membentuk organisasi lain, O.H. Sero mengatakan pihaknya tidak melarang siapa pun untuk mendirikan organisasi baru. Namun, menurutnya, seseorang tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus inti di dua organisasi yang memiliki aktivitas berbeda.
“Kalau mereka mau bikin organisasi, silakan saja. Yang penting mereka tidak ada di dalam pengurus pusat, apalagi pengurus inti. Ini kan tidak bisa merangkap jabatan karena nanti bertabrakan dalam kegiatan-kegiatan,” katanya.
Ia menambahkan, apabila seseorang memiliki jabatan inti di MUB sekaligus aktif menjalankan organisasi lain, dikhawatirkan tugas dan tanggung jawabnya di MUB tidak dapat dijalankan secara maksimal.
“Kalau mereka bisa fokus dalam kegiatan MUB lalu mereka punya kegiatan di sana juga, otomatis kan tidak aktif. Itu memang tidak bisa. Kalau hanya sebagai pembina, penasihat, atau anggota biasa, di mana-mana silakan saja,” pungkas O.H. Sero.
Jurnalis : Lucky Sun / M.Irsyad Salim
＼ Get the latest news ／
