Nyaris Dikeroyok Saat Liputan Proyek: DPD KWRI Banten Desak Polres Lebak Usut Tuntas

Nyaris Dikeroyok Saat Liputan Proyek: DPD KWRI Banten Desak Polres Lebak Usut Tuntas

Lebak, – Tindakan kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Baedi Muhtar, wartawan Benuanewsbanten.com, nyaris menjadi korban pengeroyokan oleh dua pekerja proyek pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) di Desa Sukamanah, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Rabu (30/4/2025).

Insiden bermula saat Baedi melaksanakan tugas jurnalistik dengan mendatangi lokasi proyek TPT yang diduga bermasalah dalam pelaksanaannya. Namun, kehadirannya justru direspons dengan tindakan tidak menyenangkan oleh dua pekerja proyek berinisial BH dan Kem, yang nyaris melakukan kekerasan fisik di hadapan Kepala Desa Sukamanah, Aang Noh, dan Kasi Ekbang Kecamatan Rangkasbitung, Eri, serta sejumlah pekerja lainnya.

“Saya diundang oleh Kasi Ekbang Kecamatan ke lokasi proyek setelah sebelumnya menerbitkan berita soal dugaan ketidaksesuaian proyek dengan RAB. Tapi di lokasi justru saya mendapat intimidasi dan nyaris dikeroyok,” ungkap Baedi Muhtar.

Atas insiden tersebut, Baedi telah melapor ke Polres Lebak dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: 147/IV/RES 1 24/2025/Reskrim, serta melaporkannya ke organisasi profesi DPD Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPD-KWRI) Provinsi Banten.

Ketua DPD KWRI Provinsi Banten, H. Edy Murpik, mengecam keras tindakan para pekerja proyek yang dinilai telah menghalangi tugas jurnalis. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang.

“Menghalangi kerja wartawan bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ancamannya dua tahun penjara atau denda hingga Rp500 juta,” tegas Edy.

DPD KWRI Banten memberikan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang ditempuh oleh Baedi Muhtar dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional dalam menangani kasus ini.

DPD KWRI mengingatkan semua pihak, terutama pelaksana proyek yang dibiayai uang negara, agar bersikap terbuka terhadap kontrol sosial dari media. Kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis bukan hanya mencoreng demokrasi, tetapi juga akan diproses secara hukum tanpa kompromi.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebak, Oktavianto Arief Ahmad, S.IP., M.Si, hanya menanggapi singkat melalui pesan WhatsApp, “Waduh, kapan itu kejadiannya?”. Sedangkan Sekda Lebak, Budi Santoso, hingga berita ini diturunkan, belum memberikan respons.—(red)

＼ Get the latest news ／