Kompassidik.com – BATAM Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, kini menjadi sasaran gelombang kecaman setelah video pernyataannya terkait warga pengambil pasir di parit viral dan menyulut kemarahan publik.
Bukannya tampil sebagai pemimpin yang meneduhkan, Li Claudia justru dinilai mempertontonkan wajah kekuasaan yang dingin, arogan, dan gemar menghakimi rakyat kecil dari balik podium jabatan.
Ucapan yang menyebut warga non-KTP Batam sebaiknya dipulangkan jika datang hanya untuk mencuri dan tidak bekerja dianggap bukan sekadar salah bicara.
Bagi banyak kalangan, itu adalah tamparan verbal terhadap masyarakat miskin yang sedang bergulat dengan kerasnya hidup.
Alih-alih menawarkan solusi, Li Claudia justru tampil seperti hakim jalanan-cepat memvonis, ringan menuding, namun minim empati.
Tokoh masyarakat Indonesia Timur Batam, Moody Arnold Timisela, melontarkan kritik tanpa tedeng aling-aling. Ia menilai Li Claudia sedang menunjukkan betapa berbahayanya pejabat publik ketika bicara tanpa perasaan dan tanpa pemahaman terhadap luka sosial rakyat.
“Jangan mentang-mentang duduk di kursi kekuasaan lalu seenaknya merendahkan orang susah.
Jabatan itu amanah, bukan lisensi untuk menampar rakyat dengan kata-kata,” tegas Moody, Selasa (28/4/2026) malam.
Menurut Moody, yang dilakukan Li Claudia bukan komunikasi kepemimpinan, melainkan demonstrasi kekuasaan yang salah sasaran.
Gampang Menghukum Orang Miskin, Diam Saat Mafia Besar Bergerak
Moody menilai ada ironi besar dalam kegaduhan ini. Saat beberapa warga kecil memungut pasir endapan di parit langsung diperlakukan bak pelaku kriminal, para pemain tambang ilegal skala besar yang nyata-nyata merusak lingkungan justru seperti hidup nyaman tanpa sentuhan serius.
Excavator bekerja.
Dump truck mondar-mandir.
Bukit dikeruk.
Material dijual.
Uang mengalir.
Tapi anehnya, yang paling cepat dipertontonkan ke publik justru rakyat kecil yang memungut sisa pasir.
“Ini lucu sekaligus menyedihkan. Yang tidak punya kuasa diburu habis-habisan.
Yang diduga punya modal dan jaringan malah seperti diberi karpet merah. Jadi ketegasan pemerintah ini sebenarnya untuk siapa?” serang Moody.
Ia menyebut fenomena ini sebagai wajah klasik ketidakadilan: hukum dipakai gagah untuk menekan yang lemah, tetapi mendadak sopan ketika berhadapan dengan yang kuat.
Karena itu, menurut Moody, Li Claudia tidak layak bicara soal ketertiban jika keberaniannya hanya berhenti pada rakyat miskin.
“Jangan pencitraan tegas di atas punggung orang lapar. Kalau memang mau tunjukkan nyali, bongkar juga mafia tambang yang selama ini menggarong tanah Batam. Jangan pilih lawan yang pasti kalah.”
Ucapan Li Claudia Dinilai Bernada Merendahkan Martabat Pendatang
Yang membuat publik makin geram adalah penggunaan narasi “bukan orang Batam” dalam ucapan Li Claudia.
Moody menilai diksi tersebut bukan sekadar ceroboh, tetapi memancarkan cara berpikir eksklusif yang bisa memecah masyarakat.
Batam, kata dia, dibangun oleh ribuan bahkan jutaan pendatang dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka datang menjadi buruh, nelayan, pedagang, sopir, pekerja galangan, karyawan pabrik, hingga tenaga informal yang menopang denyut ekonomi kota.
Karena itu, ketika seorang Wakil Wali Kota bicara seolah pendatang identik dengan masalah, maka yang terjadi adalah penghinaan terselubung terhadap fondasi kota itu sendiri.
“Batam ini tidak dibangun oleh segelintir elit kantor. Batam dibangun oleh keringat para pendatang. Jadi jangan hina orang yang ikut membesarkan kota ini,” ujar Moody tajam.
Ia menegaskan, narasi seperti itu sangat berpotensi melahirkan stigma sosial: seakan ada warga yang lebih berhak disebut Batam, dan ada warga yang sewaktu-waktu bisa dicurigai sebagai sampah kota.
“Ini bukan ucapan pemersatu. Ini ucapan yang bisa menyuburkan kebencian.”
Pejabat Dinilai Hobi Bicara, Miskin Solusi
Moody juga menyentil keras minimnya langkah konkret pemerintah dalam memberdayakan masyarakat rentan.
Menurutnya, selama ini pejabat terlalu mudah berdiri di depan kamera, terlalu ringan mengeluarkan kalimat keras, namun miskin kebijakan yang benar-benar menyentuh akar kemiskinan.
Lapangan kerja sempit.
Harga kebutuhan menekan.
Sektor informal makin sesak.
Pembinaan nyaris tak terasa.
Tetapi ketika rakyat melakukan tindakan bertahan hidup di pinggir aturan, negara datang paling depan membawa cap pelanggar.
“Pejabat kita ini sering gagah saat bicara, tapi sunyi saat rakyat butuh solusi. Mudah sekali menghakimi, susah sekali memberi jalan hidup,” sindirnya.
Menurut Moody, membawa warga ke dinas sosial tanpa skema pembinaan jelas hanyalah panggung birokrasi agar terlihat peduli. Setelah kamera mati, masalah tetap kembali ke titik nol..
Moody: Li Claudia Harus Belajar Menjadi Pemimpin, Bukan Komentator yang Menyakiti Dalam penutup pernyataannya, Moody secara terbuka meminta Li Claudia Chandra melakukan introspeksi mendalam.
Ia menilai Batam tidak butuh pemimpin yang sibuk melontarkan kalimat kontroversial, tetapi butuh pemimpin yang paham cara merangkul rakyat saat keadaan sulit.
“Kalau bicara hanya menambah gaduh, lebih baik diam dan bekerja. Jangan setiap komentar justru membuat rakyat merasa direndahkan oleh pemerintahnya sendiri,” ucap Moody.
Ia menambahkan, rakyat Batam sedang menilai.
Mereka bisa membedakan mana pemimpin yang tulus membela masyarakat, dan mana yang sekadar ingin terlihat tegas dengan mengorbankan orang-orang kecil.
“Rakyat itu tidak bodoh. Mereka tahu kapan pejabat sedang bekerja, kapan pejabat sedang cari panggung.”
Kini, video Li Claudia bukan lagi sekadar viral biasa.
Ia telah berubah menjadi simbol kemarahan publik atas arogansi kekuasaan yang dinilai terlalu mudah menuding yang lemah, namun terlalu sering menunduk pada persoalan yang lebih besar.
Dan ketika seorang pejabat mulai kehilangan empati-maka jabatan tak lagi terlihat sebagai kehormatan, melainkan sebagai menara tinggi untuk memandang rendah rakyat di bawahnya. (Tim)
＼ Get the latest news ／
