PILIH BETON, APA PILIH OBAT?

TAPD Usulkan Rp3,3 Miliar untuk Resmob Polda Jambi, Sementara RSUD KH Daud Arief Disebut Kekurangan Anggaran Obat

KOMPASSIDIK.COM | KUALA TUNGKAL — Publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat patut mempertanyakan arah prioritas kebijakan anggaran daerah. Di saat RSUD KH Daud Arief Kuala Tungkal disebut masih menghadapi kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan, muncul usulan anggaran sekitar Rp3,3 miliar untuk pembangunan Resmob Polda Jambi, ditambah anggaran konsultan pengawas sekitar Rp180 juta.

Persoalannya bukan semata-mata soal pembangunan gedung. Yang menjadi pertanyaan besar adalah skala prioritas anggaran.

Informasi mengenai kondisi kekurangan anggaran obat tersebut mencuat dalam pandangan umum akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Nota RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Fraksi Golkar bahkan mendorong adanya perhatian serius terhadap tata kelola obat di rumah sakit.

Di sisi lain, anggaran pembangunan Resmob Polda Jambi justru masuk dalam pembahasan prioritas pemerintah daerah.

KETIKA OBAT MENUNGGAK, BETON DIUSULKAN

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sederhana namun mendasar:

Mana yang lebih mendesak—memastikan pasien mendapatkan obat atau membangun gedung baru?

Jika persoalan obat di rumah sakit memang berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan kewajiban pembayaran kepada penyedia, maka pemerintah daerah semestinya memberikan penjelasan terbuka mengenai berapa nilai kebutuhan obat, berapa kewajiban yang belum terbayarkan, serta mengapa anggaran tersebut tidak menjadi prioritas dalam perubahan APBD.

Jangan sampai masyarakat melihat adanya paradoks: pasien membutuhkan obat, tetapi pemerintah justru memiliki ruang fiskal untuk mengalokasikan miliaran rupiah pada pembangunan fisik.

DPRD TANJAB BARAT JANGAN HANYA MENJADI PENONTON

Sorotan berikutnya tertuju kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi, DPRD memiliki posisi strategis untuk mempertanyakan setiap rupiah yang akan dibelanjakan pemerintah daerah.

Pertanyaannya:

Mengapa anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan Resmob dapat diusulkan, sementara persoalan kebutuhan obat di RSUD KH Daud Arief belum sepenuhnya mendapatkan solusi?

Apakah DPRD telah meminta perhitungan secara terbuka mengenai urgensi, manfaat, sumber anggaran, serta dampak pembangunan Resmob terhadap kemampuan fiskal daerah?

Dan yang paling penting, apakah memungkinkan dilakukan realokasi anggaran untuk menyelesaikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terlebih dahulu?

FRAKSI GOLKAR MINTA TATA KELOLA OBAT DIEVALUASI

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar disebut mendorong audit khusus tata kelola obat, evaluasi belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta penguatan tata kelola pengadaan obat agar lebih transparan dan akuntabel.

Desakan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah.

Publik berhak mengetahui apakah persoalan obat terjadi karena keterbatasan anggaran, perencanaan kebutuhan yang tidak tepat, persoalan pengadaan, keterlambatan pembayaran, atau masalah lain dalam tata kelola keuangan rumah sakit.

Sebab, jika akar masalahnya tidak dibongkar, menambah anggaran tanpa membenahi sistem hanya akan menjadi solusi sementara.

BUPATI HARUS MENJELASKAN PRIORITAS

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga perlu memberikan penjelasan yang terang kepada masyarakat.

Apa dasar urgensi pembangunan Resmob Polda Jambi senilai Rp3,3 miliar tersebut?

Bagaimana mekanisme penganggarannya?

Apakah sudah melalui kajian kebutuhan dan pembahasan prioritas secara komprehensif?

Dan apakah kebutuhan pelayanan dasar seperti obat-obatan pasien RSUD KH Daud Arief sudah benar-benar aman?

Ini bukan persoalan anti pembangunan atau mempertentangkan institusi kepolisian dengan rumah sakit.

Ini murni soal prioritas penggunaan uang rakyat.

Jika pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, maka setiap keputusan belanja harus mampu menjawab satu pertanyaan:

Mana yang paling mendesak dan paling besar manfaatnya bagi masyarakat?

Jangan sampai sejarah mencatat, ketika obat rumah sakit masih menjadi persoalan, beton pembangunan justru mendapatkan karpet merah.

KOMPASSIDIK.COM — Berita Aktual, Investigasi, Transparan dan Berimbang.

Catatan redaksi: Mengenai pandangan umum Fraksi Golkar. Untuk menjaga akurasi dan keberimbangan, Pemkab Tanjab Barat, TAPD, DPRD, manajemen RSUD KH Daud Arief, serta pihak terkait perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi.