KOMPASSIDIK.COM-BERITA AKTUAL INVESTIGASI
KUALA TUNGKAL, KOMPASSIDIK.COM — Proyek revitalisasi drainase dan pedestrian jalan dalam Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), senilai Rp1.118.426.000 menuai sorotan. Dokumentasi lapangan memunculkan pertanyaan serius terkait fasilitas pekerja, jumlah tenaga kerja, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta efektivitas pengawasan proyek.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan ini menggunakan anggaran APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanjab Barat.
Papan proyek mencantumkan nomor kontrak 620/326/KONT/KONS-PPK-BM/DPUPR/2026, dengan pelaksana CV Indo Utama Mandiri dan konsultan pengawas CV Duta Pamadya.
Sorotan utama adalah fasilitas pekerja yang tidak terlihat dalam dokumentasi. Barak kerja atau fasilitas pendukung lainnya belum dapat diidentifikasi dari gambar. Kondisi ini menuntut penjelasan kontraktor mengenai tempat istirahat, sanitasi, dan fasilitas kerja yang disediakan di lokasi proyek.
Tak hanya itu, aktivitas pekerjaan di sekitar galian drainase dan bekisting kayu turut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan K3. Pengamanan galian, rambu peringatan, pembatas area kerja, dan penggunaan alat pelindung diri (APD) perlu diperiksa secara langsung.
Anggaran miliaran rupiah, tetapi keselamatan pekerja tidak boleh menjadi urusan nomor dua. Kecukupan tenaga kerja juga patut dievaluasi berdasarkan volume pekerjaan, tahapan pelaksanaan, dan target penyelesaian. Jumlah pekerja secara keseluruhan belum dapat dipastikan hanya melalui foto.
Dari sisi teknis, kualitas bekisting, dimensi saluran, mutu beton, serta penulangan apabila dipersyaratkan harus dipastikan sesuai gambar kerja dan spesifikasi kontrak. Tampilan pekerjaan sementara tidak cukup untuk menyimpulkan kualitas akhir konstruksi.
PUPR Tanjab Barat jangan tinggal diam. Instansi terkait perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan, apakah persyaratan keselamatan dipenuhi, dan bagaimana mutu pekerjaan dikendalikan. Konsultan pengawas juga harus memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
CV Indo Utama Mandiri selaku pelaksana perlu memberikan klarifikasi mengenai fasilitas pekerja, jumlah tenaga kerja, dan langkah pengamanan di lapangan. Sementara CV Duta Pamadya perlu menjelaskan pelaksanaan pengawasan teknisnya agar persoalan ini tidak berhenti pada pertanyaan publik.
Proyek senilai Rp1,118 miliar bukan sekadar soal pembangunan drainase dan pedestrian. Uang rakyat harus menghasilkan pekerjaan berkualitas, pengawasan yang nyata, dan perlindungan keselamatan yang memadai. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan serta bukti pemeriksaan.
Tim investigasi KOMPASSIDIK.COM akan terus memantau perkembangan proyek ini dan membuka ruang klarifikasi bagi PUPR, kontraktor, serta konsultan pengawas. Sorotan ini bukan vonis pelanggaran, melainkan desakan agar seluruh pihak menjawab pertanyaan publik secara transparan dan bertanggung jawab.
KOMPASSIDIK.COM — Tajam, Akurat, Terpercaya.
＼ Get the latest news ／
