OKI SUMSEL -KOMPASSIDIK.COM-
Satuan Tugas (Satgas) Penyuluhan Karhutla Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) mendorong Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memperkuat deteksi dini dan respons cepat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui sinergi pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Ketua Tim Satgas Penyuluhan Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Bayu Sudarmanto, S.E., M.Han., dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten OKI di Kantor Bupati OKI, Rabu (2/9/2026). Audiensi dihadiri Bupati OKI Muchendi Mahzareki, Dandim 0402/OKI Letkol Inf Gunawan Wibisono, organisasi perangkat daerah (OPD), dan instansi terkait.
Bayu mengatakan penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Deteksi dini, temu cepat, koordinasi lintas instansi, dan penguatan kapasitas masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam pencegahan.
“Kita perlu memperkuat langkah pencegahan dengan membangun koordinasi dan kerja sama yang baik antarinstansi. Terhadap oknum yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan tentunya harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bayu.
Selain memperkuat Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui pelatihan, Satgas Mabes TNI mendorong pembangunan sumur bor dan kanalisasi di wilayah rawan, terutama kawasan yang memiliki keterbatasan sumber air. Jalur akses alternatif juga diperlukan untuk mempercepat mobilisasi personel dan peralatan menuju lokasi yang sulit dijangkau.
Bayu juga menekankan pentingnya dukungan logistik serta evaluasi dan analisis (anev) secara rutin untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, dan efektivitas penanganan karhutla.
### Perkuat Peran Perusahaan dan Masyarakat
Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat.
Menurut Muchendi, perusahaan di OKI telah didorong membentuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK), Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibina perusahaan. Perusahaan juga diminta memenuhi standar peralatan, perlengkapan, dan personel untuk mengantisipasi karhutla.
“Perusahaan jangan hanya menjaga wilayah konsesinya, tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitar konsesi. Penanggulangan karhutla tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri,” ujar Muchendi.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten OKI juga mendapat dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa bantuan peralatan, pembangunan sumur bor, serta sodetan sungai untuk membantu mengalirkan air ke kawasan rawa gambut.
“Dukungan BNPB sangat membantu kami, baik berupa peralatan maupun pembangunan sumur bor dan sodetan sungai untuk mengairi rawa gambut,” katanya.
### Perkuat Sistem Komando
Pemkab OKI akan menindaklanjuti rekomendasi Mabes TNI, termasuk memperkuat sistem komando dan pengendalian operasi (Kodal Ops) penanggulangan karhutla.
Muchendi mengatakan Kodal Ops diperlukan untuk memperjelas alur komunikasi, koordinasi, dan komando sehingga setiap potensi maupun kejadian karhutla dapat segera direspons secara terpadu.
Dandim 0402/OKI Letkol Inf Gunawan Wibisono mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, perusahaan, hingga masyarakat.
“Dengan adanya Kodal Ops yang jelas, koordinasi di lapangan dapat berjalan lebih efektif, sehingga setiap kejadian karhutla dapat segera direspons dan ditangani secara cepat,” ujar Gunawan.
Ia menambahkan, informasi mengenai titik kebakaran harus dapat diteruskan dengan cepat kepada unsur yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan penanganan. Dengan demikian, personel, peralatan, dan dukungan logistik dapat segera dikerahkan sesuai kebutuhan.
Penguatan deteksi dini, temu cepat, kapasitas masyarakat, kesiapan perusahaan, infrastruktur sumber air, dukungan logistik, serta sistem komando diharapkan dapat mempercepat respons sekaligus mencegah karhutla meluas di wilayah OKI.
(Dedy)
＼ Get the latest news ／
