Kompassidik.com – Tanjungpinang Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut ditegaskan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (27/7/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, itu diikuti kementerian dan lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Pemerintah Kota Tanjungpinang diwakili Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Elfiani Sandri, bersama jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya penyelarasan data harga pangan antarinstansi agar pemerintah daerah memperoleh informasi yang akurat dan seragam dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi. Menurutnya, perbedaan data dari berbagai lembaga berpotensi menghambat efektivitas langkah yang diambil di daerah.
Selain sinkronisasi data, Tomsi juga mengingatkan bahwa kelancaran distribusi logistik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Ia menilai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) harus tetap terjamin karena berpengaruh langsung terhadap distribusi kebutuhan pokok ke berbagai wilayah.
Sementara itu, Elfiani Sandri mengatakan Pemerintah Kota Tanjungpinang terus melakukan pemantauan harga komoditas strategis, termasuk Minyakita, sebagai bagian dari upaya menjaga inflasi daerah tetap terkendali.
Mengacu pada paparan Badan Pusat Statistik, rata-rata harga Minyakita secara nasional pada pekan keempat Juli 2026 masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter, meskipun kenaikannya dibanding bulan sebelumnya relatif kecil.
Berbeda dengan kondisi nasional, Elfiani memastikan pasokan Minyakita di Kota Tanjungpinang masih mencukupi. Distribusi kepada masyarakat berlangsung normal dan harga jual di pasar tetap berada pada kisaran HET yang ditetapkan pemerintah.
“Pemerintah Kota bersama TPID terus memonitor kondisi lapangan agar pasokan tetap tersedia dan harga tidak mengalami gejolak. Koordinasi dengan distributor, Bulog, serta instansi terkait juga terus diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan distribusi,” ujarnya.
Pemko Tanjungpinang juga akan terus melakukan pemantauan harga secara berkala di pasar tradisional maupun modern, memperkuat pengawasan distribusi, mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah apabila diperlukan, serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Tanjungpinang optimistis stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi dan inflasi daerah tetap berada pada tingkat yang terkendali.(delce)
＼ Get the latest news ／
