Kompassidik.online|Batam – Aktivitas cut and fill di kawasan Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam, kembali jadi sorotan. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Wiraraja ini dituding sebagai biang banjir yang merendam Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (KPLI-B3) Batam. Ironisnya, meski banjir berulang kali terjadi, aktivitas perusakan lingkungan tetap jalan terus. Minggu 22 Juni 2025.
“Setiap hujan deras, air langsung meluber ke kawasan KPLI-B3. Ini bukan kejadian sekali dua kali, dan sangat merugikan kami sebagai pelaku usaha,” ujar salah satu pengelola KPLI-B3 yang enggan disebutkan namanya, kepada wartawan, Sabtu (22/6/2025).
Dugaan keterlibatan oknum kuat makin menguat setelah muncul informasi bahwa tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sempat turun ke lokasi beberapa waktu lalu. Namun, penyelidikan tersebut mendadak dihentikan secara misterius.
“Kami sudah turun investigasi. Tapi mendadak ada perintah dari atasan untuk mundur. Katanya itu lahan orang besar, bukan lahan biasa,” ungkap sumber internal KLHK, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kecurigaan publik semakin membesar saat beredar sebuah video amatir berdurasi 28 detik. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara seseorang menyebut bahwa lahan cut and fill tersebut adalah milik seorang jenderal.
> “Itu lahan Jenderal, bang. Makanya ndak bisa diganggu, aman itu,” ujar seseorang dalam video yang direkam di sekitar lokasi.
Video tersebut kini telah beredar luas di kalangan pemerhati lingkungan dan aktivis masyarakat sipil. Koalisi Pemuda Peduli Lingkungan Batam menyayangkan sikap diam pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kalau benar lahan itu milik jenderal aktif atau purnawirawan, lalu digunakan untuk kegiatan ilegal yang merusak lingkungan, ini jelas bentuk arogansi kekuasaan,” tegas M. Rizki, Koordinator Koalisi, dalam keterangan tertulisnya kepada Purnama News.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Wiraraja belum memberikan tanggapan resmi. Pihak KLHK bungkam, sementara TNI juga belum memberikan klarifikasi soal dugaan kepemilikan lahan tersebut.
Publik Berhak Tahu, Siapa Jenderal di Balik Lahan Itu?
Aktivitas perusakan lingkungan yang diduga mendapat perlindungan kekuasaan adalah pukulan telak terhadap semangat penegakan hukum dan keadilan ekologis.
Jika benar ada keterlibatan perwira tinggi dalam proyek yang merusak ini, maka bangsa ini telah gagal menempatkan hukum di atas jabatan.
Catatan redaksi:
Video dan dokumentasi lapangan sedang dalam proses verifikasi.
Kompassidik.online membuka ruang konfirmasi untuk pihak PT Wiraraja, KLHK, maupun TNI.












