Kompassidik.com – BINTAN Sejumlah warga di Kabupaten Bintan menyampaikan keprihatinan terkait dugaan aktivitas penambangan pasir yang disebut berlangsung di beberapa wilayah, termasuk kawasan Galang Batang, Gunung Kijang, Kawal, Teluk Bakau, Malang Rapat, Busung, Sei Kecil, Nikoi, dan Kampung Banjar.
Menurut informasi yang beredar di tengah masyarakat, aktivitas pengangkutan material pasir menggunakan kendaraan berat masih terlihat di beberapa lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai status perizinan kegiatan yang berlangsung serta efektivitas pengawasan dari instansi terkait.
Warga berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi teknis dapat melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh guna memastikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pertambangan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap ada pengecekan langsung di lapangan agar informasi yang berkembang dapat dibuktikan secara objektif.
Jika memang ada pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Selain persoalan legalitas, masyarakat juga menyoroti potensi dampak lingkungan yang dapat timbul apabila kegiatan pertambangan dilakukan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan tata kelola lingkungan hidup.
Sejumlah elemen masyarakat meminta adanya peningkatan pengawasan, transparansi informasi perizinan, serta langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Masyarakat juga mendorong pihak berwenang untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait kondisi di lapangan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun informasi yang simpang siur.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam isu tersebut. Karena itu, seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi dan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dugaan pelanggaran yang disebutkan belum merupakan fakta hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya hasil pemeriksaan atau keputusan dari pihak berwenang.
＼ Get the latest news ／
