KOMPASSIDIK.COM | TANJAB BARAT – Hingga Selasa, 28 Juli 2026, persoalan keterlambatan pembayaran honorarium petugas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum menemui titik terang. Para petugas yang telah melaksanakan tugas sejak kegiatan berlangsung pada 14–15 Juni 2026 dikabarkan masih menunggu hak mereka dibayarkan.
Yang menjadi sorotan bukan hanya lamanya proses pencairan honorarium, tetapi juga belum adanya penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada publik mengenai penyebab keterlambatan tersebut.
Sebelumnya, sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan sempat menyampaikan bahwa proses pencairan masih menunggu penyelesaian administrasi. Namun, hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan lanjutan mengenai perkembangan penyelesaiannya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan terlihat aktif memberikan penjelasan kepada publik mengenai program pengadaan pakaian seragam SD dan SMP Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp6,31 miliar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari sebagian masyarakat mengenai mengapa klarifikasi terhadap persoalan honorarium petugas O2SN belum juga disampaikan secara terbuka.
KOMPASSIDIK.COM menilai bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan publik. Apabila terdapat kendala administrasi maupun teknis, penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dapat mencegah munculnya berbagai spekulasi.
Oleh karena itu, KOMPASSIDIK.COM kembali mendorong agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan pembayaran honorarium tersebut. Selain itu, Bupati Tanjung Jabung Barat, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Inspektorat, serta instansi pengawas sesuai kewenangannya diharapkan turut memastikan persoalan ini segera mendapatkan kepastian.
KOMPASSIDIK.COM juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar informasi yang diterima masyarakat tetap berimbang, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
＼ Get the latest news ／
