Kompassidik.com | Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mematangkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan berlangsung hingga November 2026.
Langkah ini diambil setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan prakiraan kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu munculnya titik-titik api di wilayah Papua.
Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menegaskan bahwa langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat sinergi dengan Forkopimda di masing-masing wilayah.
“Kita harus dari sekarang mengambil langkah cepat dan kolaborasi,” ujar Fakhiri usai rapat koordinasi di Jayapura, Rabu (26/8/2026).
Menurut Fakhiri, kondisi angin kencang dapat mempercepat penyebaran api jika kebakaran terjadi. Oleh karena itu, penanganan yang responsif sejak kemunculan titik api pertama menjadi kunci agar kebakaran tidak meluas ke area yang lebih besar.
Gubernur juga menyampaikan bahwa TNI dan Polri telah menyatakan kesiapan untuk mendukung penanganan darurat. Personel gabungan dapat dikerahkan untuk membantu pemerintah dalam pengendalian kebakaran di lapangan.
“Prajurit TNI-Polri sangat siap untuk digerakkan apabila sudah menyebar luas. Prajurit bisa kita tempatkan di garis depan membantu pemerintah mengatasi kebakaran,” tegasnya.
Selain personel, sarana pendukung seperti water cannon milik TNI dan Polri juga akan dimanfaatkan secara maksimal. Kendaraan ini tidak hanya digunakan untuk menyemprot area yang terbakar, tetapi juga dapat membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat jika terjadi kekeringan.
“Apabila terjadi kekeringan, masyarakat butuh air, bisa dipakai juga water cannon. Apabila butuh menyemprot lahan terbakar, ada juga mobil water cannon,” kata Fakhiri.
Fakhiri memastikan koordinasi penanganan akan diturunkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia berharap arahan dari pimpinan TNI dan Polri di tingkat provinsi dapat segera diteruskan kepada jajaran di daerah masing-masing.
Di sisi lain, Gubernur mengingatkan masyarakat serta pelaku usaha agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, larangan ini sangat krusial mengingat periode panas dan potensi kebakaran diprediksi masih akan berlangsung hingga tiga bulan ke depan.
“Panas ini sampai November dan potensi kebakaran sangat besar. Karena itu, kita harus melakukan langkah pencegahan sejak sekarang,” pungkasnya.












